NEWS Bontosunggu — Dunia kembali dihadapkan pada ketegangan perdagangan setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengancam akan menaikkan tarif impor sebesar 10 persen terhadap negara-negara anggota BRICS, termasuk Indonesia. Ancaman ini diumumkan Trump melalui akun resminya di Truth Social pada Minggu malam (6/7/2025) dan langsung mengundang reaksi keras dari berbagai negara.
Trump menyebut bahwa negara-negara BRICS seperti Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, serta anggota baru seperti Indonesia, telah bersikap “tidak bersahabat” terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Isu yang memicu ketegangan adalah dukungan BRICS terhadap Palestina dan Iran dalam konflik Timur Tengah terbaru.
“Amerika tidak akan tinggal diam terhadap negara-negara yang menentang kepentingan nasional kami. BRICS telah melangkahi batas,” tegas Trump.
Indonesia Kena Imbas, Tarif Bisa Naik Jadi 42 Persen
Indonesia sejauh ini sudah terkena tarif 32 persen atas beberapa produk ekspor unggulan sejak April 2025. Jika ancaman ini terealisasi, total beban tarif bisa mencapai 42 persen, memukul keras sektor ekspor tekstil, otomotif, hingga elektronik.
Pemerintah Indonesia tengah berupaya menyelesaikan negosiasi perdagangan sebelum batas waktu renegosiasi pada 9 Juli 2025. Namun, diplomasi Indonesia menghadapi hambatan besar, lantaran posisi Duta Besar RI untuk AS masih kosong sejak 2023.
Mantan Menko Kemaritiman, Dwisuryo Indroyono Soesilo, telah diajukan Presiden Prabowo untuk mengisi kursi dubes tersebut, namun hasil uji kelayakan oleh Komisi I DPR RI belum diumumkan.
Menko Airlangga Bertolak ke AS, Posisi Indonesia Lemah
Untuk meredam eskalasi, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan melakukan kunjungan ke Washington DC pekan ini. Namun, para pengamat menilai langkah ini masih kurang maksimal tanpa kehadiran duta besar.
Pengamat hubungan internasional Universitas Parahyangan, Idil Syawfi, menyebut absennya duta besar telah memperlemah posisi negosiasi Indonesia.
“Situasi ini menunjukkan kegagalan diplomasi ekonomi kita. Tanpa dubes, diplomasi langsung tidak bisa berjalan optimal,” ujarnya.
Hal senada disampaikan analis dari Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja. Ia menegaskan bahwa hubungan Indonesia-AS terlalu strategis untuk dibiarkan tanpa perwakilan diplomatik utama.
“Kita kehilangan akses komunikasi penting, padahal kebijakan dagang Trump sangat bergantung pada lobi personal,” katanya.
Dampak Ekonomi: Investasi Bisa Kabur, Industri Terpukul
Menurut peneliti CSIS Indonesia, Muhammad Habib, ancaman tarif baru ini bisa berdampak besar terhadap relokasi investasi dan menurunnya daya saing ekspor Indonesia.
Baca Juga : Reuni Alumni Pertanian Santo Paulus Makale 2025 Siap Digelar, Angkat Isu Strategis Sektor Pangan
“Jika negara ASEAN lain bisa menjaga hubungan dagang dengan AS, sementara kita tersandung tarif tinggi, investor bisa alihkan bisnis mereka dari Indonesia,” tegasnya.
Habib menyarankan agar Indonesia bersikap lebih selektif dalam berpartisipasi di BRICS agar tidak terseret konflik geopolitik dengan AS.
“BRICS harus jadi sarana kerja sama ekonomi, bukan alat perlawanan terhadap negara besar lain,” pungkasnya.
